Mengerek Harga BBM Ketika Bisnis Minyak Carut Marut
DPR Harus Ajukan Syarat Khusus ke Pemerintah
Minggu, 11 Maret 2012 , 08:18:00 WIB

ILUSTRASI/IST

RMOL.Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mestinya jadi momentum untuk memperbaiki amburadulnya tata kelola bisnis perminyakan di dalam negeri.

Kalangan masyarakat sebe­narnya bisa memahami langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Apalagi, bila di­kait­kan dengan tekanan harga mi­nyak dunia yang kini sudah men­capai 120 dolar AS per barel. Se­mentara harga patokan BBM di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012 hanya 90 dolar AS per barel.

Fluktuasi harga minyak dunia akhirnya mendorong pemerintah melakukan revisi atas asumsi har­ga minyak Indonesia atau Indo­nesia Crude Price (ICP) ka­rena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengung­kapkan, banyak hal dalam asumsi makro APBN Pe­rubahan (APBN-P) 2012 yang per­lu dirapikan, termasuk yang berkaitan dengan energi.

Berbagai reaksi pun langsung bermunculan, terutama kalangan oposisi dan partai mbalelo se­perti PKS. Mereka seolah men­dapat peluru untuk menembak kebija­kan pe­merintah.

Namun sayang, partai oposisi seperti PDIP, Partai Gerindra hingga Hanura terjebak dalam jargon bahwa kebijakan kenaikan harga BBM hanya akan menyu­sah­kan rakyat. Alasannya, berba­gai harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi juga akan naik.

Sebenarnya, ada yang hal yang lebih penting dan strategis untuk diajukan DPR sebelum pe­merin­tah memutuskan kenaik­an harga BBM per 1 April nanti. Yakni, soal pembenahan sektor energi khu­susnya perminyakan.

Pembena­han itu harus me­nyang­kut ke sek­tor hulu dan hilir. Sektor hulu, Kementerian ESDM mestinya meningkatkan produksi minyak di dalam negeri yang kini belum mencapai target produksi.

Kepala Badan Pelak­sana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Mi­gas) Raden Priyono menjelaskan, produksi 36 kontraktor migas baru men­capai 739 ribu barel. Sedangkan dalam target APBN 2012 sebesar 817 ribu barel. “Masih kurang 77.932 barel per hari,” kata Priyono.

Sedangkan total produksi mi­nyak dan kondesat seluruh kon­traktor mencapai 901.877 barel per hari, atau masih jauh di bawah target APBN sebesar 950 ribu barel per hari. BP Migas sendiri, kata Priyono, telah mempunyai target sendiri untuk produksi 2012 sebesar 930 ribu barel.

Gagasan Pertamina yang ingin membeli hasil produksi minyak kontraktor minyak asing seperti Shell, Caltex, Bristish Petroleum (BP) mestinya didukung  peme­rintah. Sebab, aksi kor­porasi ini selain bisa mening­kat­kan stok mi­nyak di dalam negeri, juga bisa mengurangi biaya impor.

Bah­kan, jika kebijakan ini ber­hasil, maka stok minyak nasio­nal bisa makin lama. Tidak ha­nya 22 hari. Sayangnya, rencana pe­ru­sahaan pelat merah tersebut tidak disambut.

Kementerian ESDM dan BP Migas justru ogah-ogahan. Ala­sannya, kontraktor minyak asing punya hak apakah akan menjual produksinya di Indonesia atau di­ekspor. Padahal, kedua institusi ini punya kekuatan “menekan.”

Ka­lau hanya dilakukan Per­ta­mina, sulit dilakukan. Ini hanya salah sa­tu bagaimana ma­salah ba­gaimana bisnis permi­nya­kan per­lu dibena­hi. Ini baru bicara pro­duksi belum soal kilang mi­nyak.

Sementara di sektor hilir, Ke­menterian ESDM dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa ha­rus bisa memastikan bahwa alo­kasi BBM subsidi mesti tepat sasaran. Pernyataan bekas Kepala Badan Pelaksana Hilir (BPH) Migas Tubagus Haryono yang me­nyatakan, banyak maling da­lam pendistribusian BBM subsi­di tidak bisa dianggap remeh.

Bayangkan, dari kuota BBM ber­subsidi yang disediakan pe­me­rintah, hanya 14,47 persen yang sampai ke sasaran. Artinya, se­kitar 85,53 persen BBM subsidi itu diselundupkan.

Aksi maling BBM marak ter­sebut akibat kurangnya penga­was­an peme­rintah karena Indo­nesia memiliki wilayah yang luas. Dan, data tersebut disam­paikan bekas kepala BPH Migas yang pasti punya akurasi data yang tinggi. Beda kalau disam­paikan oleh pengamat.

Sementara data Kementerian ESDM menyebutkan, realisasi capaian kuota BBM subsidi 2011 mencapai 41,78 juta kilo liter (kl) atau melebihi kuota dalam APBN-P sebesar 40,49 juta kl. Jika me­ngacu pada keterangan Tuba­gus Haryono, berarti sekitar 85,53 persen atau 35,5 juta kl BBM sub­sidi yang diselun­dup­kan.

Ironisnya, Kementerian ESDM jarang menindaklanjuti temuan ini. Padahal, bila data tersebut di­tindaklanjuti, berapa juta kl BBM subsidi yang bisa diselamatkan.

Untuk itu, DPR saat membahas rencana kenaikan harga BBM nanti mesti mengajukan syarat khusus ke pemerintah agar mau membenahi sektor permi­nyakan. Tanpa syarat khusus ini, maka pemerintah akan selalu ketagihan untuk menaikkan harga BBM dengan alasan harga mi­nyak dunia naik. Dan ini yang pasti akan men­ciptakan kemiskinan baru. [Harian Rakyat Merdeka]

Top of Form